Akar Pelaksanaan Konsep

Akar pelaksanaan konsep partisipasi masyarakat pada awalnya ditanamkan pada tahun 1998 ketika era reformasi bergulir. Sebelumnya, selama 32 tahun masa kepemimpinan Suharto, untuk menjaga stabilitas politik pemerintah pusat memberikan kontrol penuh untuk berbagai aspek pembangunan. Melalui pengesahan Undang-undang Nomor 22 tahun Tour Belitung 1999 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah yang mendukung transisi menuju desentralisasi menyatakan adanya pembagian kekuasaan dengan pemerintah Belitung Tour setempat dalam perencanaan daerah serta menggarisbawahi pentingnya prinsip demokrasi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan.

Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia Tour Belitung Murah mengesahkan Undang-Undang No 32 tentang Otonomi Daerah yang menyatakan mengenai pembagian wewenang pada tingkat desa untuk mengelola teritorialnya Paket Tour Belitung sebagai perwujudan dari pembangunan dari bawah ke atas  (bottom-up planning). Hal tersebut direalisasikan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di bawah Paket Wisata Belitung wewenang Badan Pembangunan Daerah/Kota yang secara langsung bertanggung jawab pada Walikota/Bupati. Banyak publikasi dan kritik yang menyampaikan kegagalan Pantai di Belitung forum Musrenbang yang sudah ada sejak hampir satu dekade. Salah satunya adalah harian “ Waspada News” yang memuat hasil observasi pelaksanaan Musrenbang di Medan tahun 2011 dan menyebutnya sebagai kegiatan formalitas yang hanya menghasilkan daftar belanja tanpa benar-benar mengupayakan diskusi untuk mencari solusi untuk kondisi yang lebih baik.

Sementara itu, dilatarbelakangi oleh misi mengubah pemahaman dan perilaku masyarakat lokal terhadap pengelolaan lingkungan, komunitas Peta Hijau Yogyakarta giat melakukan kegiatan pemetaan tematik dengan melibatkan warga di area yang dipetakan. Dalam proses pemetaan yang dilakukan juga meliputi kegiatan mengdentifikasi dan mengeksplorasi potensi dan permasalahan pada zona pemetaan sesuai dengan tema peta yang disepakati. Kegiatan pemetaan yang dianggap berhasil mencapai misi organisasi tersebut adalah Peta Hijau Mandala Borobudur yang diinisiasi pada tahun 2006. Terlepas dari kompleksitas berbagai kebijakan nasional yang diterapkan untuk kawasan Candi Borobudur dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, komunitas Peta Hijau bersama relawan dan warga lokal berhasil menyelesaikan peta tersebut pada tahun 2009.